Jika tidak ditangani secara tepat, krisis keuangan akan menjelma menjadi krisis kemanusiaan di kemudian hari. Keresahan sosial dan ketidakstabilan politik akan meningkat, memperparah persoalan lainnya. Bahayanya, sebuah rangkaian krisis satu sama lain saling menghantam dengan potensi menghancurkan semua pihak.”
Demikian peringatan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon di Doha, Qatar, pada konferensi ekonomi dan pembangunan yang disponsori PBB, 29 November 2008.
Hal ini senada dengan isi laporan Dewan Intelijen Nasional (NIC): ke depan, potensi konflik akan terjadi akibat perebutan sumber kekayaan alam dan buah dari terbentuknya kekuatan multipolar, yakni AS, India, Rusia, China, Eropa, dan Indonesia juga disebut-sebut ada di dalamnya.
Kekuatan AS, walau masih dominan, sudah mulai tergerogoti. Laporan ini sengaja dikeluarkan untuk memberi tahu di mana posisi AS kepada presiden AS terpilih, Barack Obama.
Adakah cara untuk mencegahnya? Ada, setidaknya lewat dua hal. Pertama, dengan terciptanya tatanan baru internasional yang menyatukan kekuatan benevolent yang bertindak sesuai kaidah internasional untuk menghadapi kekuatan malevolent. Ini penting untuk mencegah dunia dari benturan peradaban seperti diramalkan Samuel P Huntington.
Ada optimisme hal ini akan terwujud, yakni ambisi Presiden Obama, yang pada hari Senin, 1 Desember 2008, menjanjikan akan memperkuat kembali aliansi lama dan mengembangkan kemitraan baru. Dia berjanji akan mengombinasikan strategi pertahanan dengan diplomasi andal.
Janji lainnya, memperkuat badan-badan internasional, menjadi kekuatan penyatu semua bangsa, bukan dijadikan ”mainan” sebagaimana terjadi di bawah Presiden George W Bush, presiden dengan popularitas terburuk sepanjang sejarah kepresidenan AS.
Menlu AS yang baru, Hillary Clinton, menyahut dengan mengatakan, ”Kita akan menciptakan dunia dengan harapan baru ketimbang ancaman.”
Namun, ada pesimisme. ”Kepemimpinan kelompok eksklusif seperti G-7 dan G-20 sangat dibutuhkan, tetapi selama ini bertindak tidak inklusif, kehilangan legitimasi, dan kehilangan efektivitas,” kata Asisten Sekjen PBB untuk Pembangunan Ekonomi Jomo Kwame Sundaram.
Sundaram menyarankan, ”Karena itu, sangat penting untuk meredesain tatanan internasional lewat proses yang melibatkan banyak pihak dan menampilkan wajah multilateralisme.”
Multilateralisme juga amat dibutuhkan untuk mengatur sektor keuangan, yang bergerak liar, menjadi ajang spekulasi. Hasilnya adalah spekulasi harga komoditas seperti minyak yang berlebihan, yang harganya meroket. Sektor keuangan yang liar juga melahirkan penipuan dengan kucuran kredit berlebih ke sektor perumahan AS. Hasilnya adalah kebangkrutan lembaga keuangan kaliber internasional. Efek domino kebangkrutan sektor keuangan adalah krisis ekonomi global.
Krisis terburuk
Karena itu, hal kedua yang harus diatasi adalah krisis ekonomi yang terjadi sekarang, yang dipicu krisis di sektor keuangan itu. Ekonom PBB, Rob Vos (Direktur Divisi Kebijakan dan Analisis PBB), mengatakan skenario terburuk untuk 2009 adalah produksi domestik bruto global anjlok 0,4 persen, atau terburuk sejak 1930-an.
Skenario optimistis menunjukkan PDB global tumbuh 1,6 persen, turun dari pertumbuhan 2,5 persen pada 2008 dan lebih buruk dari 3,5-4 persen empat tahun sebelumnya. Skenario medium, PDB global tumbuh hanya 1 persen. Semua skenario memperlihatkan dunia sedang memasuki tahun 2009 yang kelam.
Untuk mengurangi kemiskinan global sebesar satu persen, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen. Anjloknya PDB global akan menambah kemiskinan. Inilah ketakutan Sekjen PBB tersebut.
Studi empiris pernah dilakukan tahun 1999 oleh K Michael Fingerand dan Ludger Schuknecht untuk Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) berjudul ”Special Studies: Trade, Finance, and Financial Crises”. Isinya, krisis yang dipicu sektor keuangan, memiliki kesempatan lebih besar menjungkalkan ekonomi.
Krisis sekarang ini menimpa negara-negara termaju, seperti AS, Eropa, dan Jepang, penyerap utama permintaan dunia. Namun, hal ini berdampak dahsyat terhadap berbagai negara, dengan dunia yang sudah saling terkoneksi. Kaum termiskin dunia, sebagaimana dikatakan Ban Ki-moon, adalah yang paling terpukul. Penurunan bantuan internasional adalah satu hal yang sudah pasti turun.
Perdagangan internasional juga pasti akan turun. Sejumlah perusahaan multinasional sudah mengeluhkan lesunya ekspor. Saran umum yang dianjurkan adalah penggenjotan anggaran pemerintahan, mengompensasi penurunan konsumsi swasta dan investasi. Indonesia mencanangkan stimulus ekonomi.
Kepemimpinan di negara kita sedang sangat dibutuhkan, sebagaimana Franklin D Roosevelt yang dikatakan berhasil melepaskan AS dari krisis. Kepemimpinan tidak saja dalam bentuk penambahan pengeluaran, tetapi juga kemampuan menghilangkan distorsi perekonomian, seperti pungli, korupsi, dan pelayanan birokrasi yang melempem.
Menurut ekonom Peru, Hernando de Soto, birokrasi yang melempem adalah buah dari kepemimpinan dan elite politik yang melempem. Masihkah bisa menerima elite yang melempem?Simon Saragih (Kompas; Jumat, 5 Desember 2008 | 05:43 WIB)
Comments :
Posting Komentar